Menkeu Sri Mulyani di Kampus Undip Sindir Mental Gratisan Kelas Menengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kuliah umum di kampus Undip Semarang, Jateng, Senin (9/4 - 2018). (Antara/R. Rekotomo)
09 April 2018 23:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat golongan menengah menghindari mental gratisan dengan selalu meminta pelayanan dari negara dalam bentuk subsidi. Sindiran itu dikemukakan Menkeu kala tampil menyampaikan kuliah umum berjudul "Digital Disruption: Peluang dan Tantangan Membangun Fondasi Ekonomi Indonesia 2045" di kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

"Saya sering dengar dari publik kalau kita punya mental harus semuanya negara yang mengurus. Negara itu mengurus yang paling vulnerable, paling lemah," katanya di Semarang, Senin (9/4/2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata dia, termasuk alat untuk mengurangi kemiskinan, antara lain 10 juta penduduk Indonesia yang mendapatkan santunan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat yang termasuk kelompok menengah, kata sosok kelahiran Bandarlampung, 26 Agustus 1962 itu, harus percaya diri dan senang menjadi bagian dari negara yang memberikan kontribusi.

"Harusnya, saya sudah bayar pajak, saya meminta dalam bentuk 'services', bukan subsidi. Kalau dapat sekolah, yang bagus, gurunya bener, ngurus KTP cepet, ngurus SIM juga cepet," katanya.

Kalau berkuliah, kata dia, mendapatkan universitas yang bagus, fasilitasnya bagus, termasuk pengajarnya berkualitas, perpustakaan yang bagus, serta bisa mengakses buku-buku yang berkualitas. Itulah, kata dia, sikap kelas menengah yang turut berkontribusi terhadap negara dan meminta pelayanan tidak dalam bentuk subsidi, melainkan service dengan kualitas yang bagus.

"Namun, kalau kelas menengah mentalnya ingin masuk gratis, nanti masuk kelas karena gratis gurunya masuk syukur, enggak masuk, ya, enggak apa-apa karena gratis," katanya.

Menkeu menilai perlunya memasukkan mindset yang bagus kepada masyarakat, terutama generasi muda agar bisa membangun karakter yang baik dan benar untuk kekuatan menuju Indonesia 2045. "Seiring kemajuan teknologi yang masuk, maka sikap yang penting. Yang tidak bisa digantikan robot adalah 'critical thinking' yang bisa berpikir kritis, punya empati, dan bisa merasakan emosional," katanya.

Dengan fondasi mindset dan sikap yang benar dan tidak hanya sibuk memikirkan hal-hal yang bersifat sepele, ia menambahkan akan membuat Indonesia menjadi kuat dan terus maju. "Kalau hanya sibuk mikirin hal-hal sepele, sementara hal-hal fundamental malah tidak terpikirkan maka kita semua kehilangan waktu," pesan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dalam kuliah umum di kampus Undip Semarang itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat pula mengingatkan bahwa suatu negara yang maju sekalipun bisa menjadi miskin jika salah dalam mengambil kebijakan atau policy. "Kalau negara mengambil policy salah bisa rusak. Jangan dikira negara yang sudah maju akan maju terus," katanya.

Dia lalu mencontohkan Argentina sebagai negara yang memiliki tingkat kehidupan yang sama dengan negara-negara di Eropa Barat pada 1800-an, seperti Belgia dan Belanda. Namun, lanjut dia, sekarang ini tingkat perekonomian Argentina hanya sekitar seperempat atau sepertiganya dari negara-negara yang tadinya sejajar dengan mereka pada 1800-an.

"Sama kayanya dengan Belgia, sama kayanya dengan Netherland [Belanda]. Tetapi, 100 tahun terus menerus negara itu dengan policy yang salah. Baru sekarang mulai bangkit lagi," katanya.

Karena itulah Sri Mulyani menegaskan policy atau kebijakan merupakan salah satu dari empat fondasi yang dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia 2045, selain kualitas manusia, kualitas infrastruktur, dan kualitas kelembagaan. Negara yang tadinya miskin pun, kata dia, seperti Korea Selatan, bisa menjadi negara yang advance yang sebenarnya kata kuncinya adalah dari manusianya dan pendidikannya.

"Apa Korsel terbebas dari masalah korupsi? Enggak, kemarin mantan Presidennya baru saja dihukum karena masalah korupsi. Tetapi, mereka bangkit terus. There its correction," katanya. Jadi, simpul dia, kalau ada di Indonesia yang ditangkap karena korupsi tidak masalah, asalkan ditangkap dan diadili secara baik, dan yang lainnya bangkit untuk terus memperbaiki.

Fondasi pertama, kata dia, adalah kualitas manusianya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, karakter, nilai, integritas, profesionalisme, termasuk sosial dan budaya. "Kedua, kualitas infrastruktur. Makanya, Presiden Joko Widodo betul-betul memfokuskan membangun manusia dan infrastruktur. Tanpa itu, Indoesia tidak akan siap membangun pondasi untuk 2045," katanya.

Ketiga, lanjut Sri Mulyani, kualitas dari kelembagaannya, sebab manusia yang baik dan infrastruktur yang baik tidak akan berjalan maksimal kalau lembaganya korupsi, tidak profesional, tidak efisien, dan tidak melayani. "Makanya, saya ingatkan lembaga, baik swasta maupun pemerintah untuk profesional, 'integrity', efisiensi, dan melayani. Jadi, lembaga dan policy menjadi sangat penting," tegasnya.

 

Sumber : Antara