PN Semarang Eksekusi Rumah Terakhir di Tol Semarang-Batang

Rumah di Jl. Wahyu Asri Utara VIII/AA.36, Kelurahan Ngaliyan, Kota Semarang, Jumat (2/3 - 2018), belum dibebaskan sehingga mengganggu pembangunan proyek jalan tol Semarang/Batang. (Antara/I.C.Senjaya)
03 Mei 2018 12:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (3/5/2018), mengeksekusi rumah di Kelurahan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang merupakan bangunan terakhir di lahan proyek jalan tol Trans Jawa ruas Batang-Semarang. Eksekusi terhadap rumah di Jl. Wahyu Asri Utara VIII/ AA. 36, Kelurahan Ngaliyan, Kota Semarang yang dipimpin panitera pengganti PN Semarang itu dihadiri langsung Ketua PN Semarang Purwono Edi Santosa.

Dalam kesempatan itu, panitera pengganti PN Semarang membacakan surat penetapan pengadilan dan memerintahkan orang-orang yang masih berada di dalam bangunan untuk keluar. Setelah surat penetapan eksekusi dibacakan, Ketua PN Semarang Purwono Edi Santosa menjelaskan pelaksanaan eksekusi ini sudah melalui berbagai prosedur yang ditentukan undang-undang.

Ia menjelaskan PT Jasa Marga sebagai pelaksana proyek jalan tol Batang-Semarang telah menitipkan uang senilai Rp1,9 miliar sebagai pengganti atas bangunan yang berdiri di lahan seluas 288 m2 itu. Uang pengganti tersebut ditujukan kepada dua pihak, masing-masing Sri Urip dan Oki Jalu Laksono yang keduanya memiliki sertifikat tanah sengketa itu.

"Termohon eksekusi sudah ditawarkan besaran ganti rugi berdasarkan surat penetapan dari pengadilan," katanya. Namun, tidak ada iktikad baik dari termohon untuk melakukan pengosongan atas tanah dan bangunan itu. Bahkan, lanjut dia, pengadilan juga sudah melayangkan surat peringatan yang tidak pernah ditanggapi hingga akhirnya diterbitkan penetapan eksekusi tersebut.

Berkaitan dengan tanah sengketa ini, menurut dia, BPN juga telah menerbitkan surat keputusan tentang pencabutan hak kepemilikan lahan tersebut sehingga statusnya kini sudah menjadi milik negara. "Uangnya sudah ada, kami tidak ada urusan siapa yang lebih berhak atas uang titipan ini. Yang pasti harus ada kejelasan tentang status kepemilikan tanah tersebut," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum salah satu pemilik sertifikat tanah atas nama Oki Jalu Laksono, Ahmad Dalhar, yang ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi mengatakan sesungguhnya kliennya sudah memiliki iktikad baik untuk menyelesaiakan sengketa itu bersama Sri Urip. "Sudah ditawarkan untuk dibagi dua saja, namun ditolak," katanya.

Bahkan, menurut dia, sesungguhnya sengekata perdata ini sudah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan. Atas perkara perdata antara kliennya dan Sri Urip tahun 2004 lalu, pengadilan sudah memutuskan kliennya sebagai pemilik sah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara