Ini Sosok Suteki, Guru Besar Undip yang Dituduh Anti-Pancasila

Guru Besar Ilmu Hukum Undip Semarang, Prof. Dr. Suteki, S.H, M.Hum. (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
03 Juni 2018 05:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG – Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memutuskan untuk memberhentikan guru besar Ilmu Hukum, Prof. Suteki, dari jabatannya sebagai Kepala Program Studi (Kaprodi) Magister Ilmu Hukum (MIH).

Keputusan itu diberikan menyusul dugaan Suteki berafiliasi dengan organisasi yang dianggap berpaham radikal dan anti-Pancasila, Hizbut Tharir Indonesia (HTI).

Suteki memang belum terbukti bersalah mendukung HTI. Meski demikian, Rektor Undip, Prof. Yos Johan Utama, harus mencopot Suteki dari jabatannya karena tengah menjalani pemeriksaan Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE). Lantas siapakah sebenarnya Suteki?

Informasi yang dihimpun Semarangpos.com dari berbagai media online, termasuk tulisan akun @Istadi Istadi di Kompasiana, Suteki merupakan guru besar ke-13 di Fakultas Hukum (FH) Undip dan guru besar ke-86 yang dimiliki Undip. Ia mendapat gelar profesor atau guru besar pada 4 Agustus 2010 lalu.

Pria kelahiran Sragen ini sehari-hari merupakan staf pengajar di FH Undip. Selain menjadi dosen, Suteki juga pernah mengisi posisi sebagai Sekretaris II Magister Kenotariatan Undip periode 2009-2013.

Pria yang tinggal di Villa Durian Kav. 56, Banyumanik, Kota Semarang itu juga pernah mendapat predikat sebagai Dosen Terbaik Undip pada tahun 2006, 2008, dan 2009.

Saat pengukuhan gelar guru besar, Suteki memberikan ceramah ilmiah dengan tema “Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (No Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif”.

Tema ini mungkin terkesan kontroversial karena no enforcement of law bisa diartikan sebagai peraturan hukum yang dilanggar.

Terdapat argumentasi mendasar kenapa Suteki memilih tema itu. Hal itu karena didasari pemikirannya bahwa fenomena penegakan hukum seringkali menemui jalan buntu karena terpasung ritual penegakan hukum konvensional, yang menyandarkan pada rule and logic dengan memarginalkan aspek behavior.

Pada prinsipnya, Suteki menambahkan bahwa hukum dapat dilanggar demi pemuliaan keadilan substantive, seperti penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

Atas pemikiran yang kontroversial itu tak heran jika akhirnya Suteki diminta HTI menjadi ahli dalam sidang permohonan pembatalan Perpu Ormas No.2/2017 di Jakarta, Oktober 2017 lalu.

Pemikiran tentang khilafah yang dianggap sebagai dasar organisasi pun kerap disampaikan Suteki dalam akun Facebook milikinya di @ Suteki, Sh, Mhum, Dr. Atas postingan yang membela khilafah itu, tak heran jika Suteki akhirnya dianggap pro-organisasi HTI yang dianggap berpaham anti-Pancasila dan anti-NKRI, yang menyeretnya ke depan sidang kode etik DKKE Undip. 

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya